Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Badan Usaha Milik Daerah: Studi Kasus pada PT Permodalan Ekonomi Rakyat - Raja Ade Fitrasari (UIR Press, 2015)
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerima dana dari APBD, wajib menjalankan operasionalnya dalam kehangatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Provinsi Riau masih memiliki beberapa permasalahan yang sering terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Indonesia yaitu kurangnya sumber daya manusia pengelola baik dari segi kualitas maupun kuantitas, rendahnya produktivitas perusahaan sehingga tidak dapat bersaing dengan pesaing bisnis lainnya dan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) tahun 2011 yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern PT PER berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) 60 tahun 2008 tentang SPIP. Dalam penjelasan PP tersebut, ada lima komponen yang harus dipatuhi; lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perancangan SPIP yang ada di PT PER sudah sangat memadai serta fungsi dan pengoperasian SPIP di PT PER sudah berjalan sangat efektif walaupun masih ditemukan beberapa kelemahan, namun perusahaan telah melakukan upaya perbaikan. serta peningkatan kualitas layanan operasional seperti penerapan sistem Test Key dan Centralized Management Cost pada pertengahan tahun 2013. Regional Owned Enterprises (BUMD) is one of the government agencies that receive funding from APBD, shall conduct its operations in the warmth of the Government Internal Control System (SPIP). PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PT PER) one of the Regional Owned Enterprises that exist in Riau Province is still having some problems that commonly occur in existing Regional Owned Enterprises in Indonesia, namely the lack of human resource managers in terms of both quality and quantity, the low productivity of the company and therefore can not compete with other business competitors and the presence of Examination Report BPK-RI (Audit Board of The Republic of Indonesia) in 2011 which gave opinion is Normal With Exception (WDP). This research was intended to evaluate the internal control system PT PER guided by the Government Regulation (PP) 60 the year 2008 regarding the SPIP. An explanation of the PP, there are five components that must be complied with; controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring activity. The conclusion of this research indicates, that the design of the existing SPIP in PT PER was very adequate as well as the function and operation of the SPIP in PT PER have gone very effective although still found some weaknesses, but the company has made efforts fixes and improvements quality of service in operations such as the implementation of Test Key system and Centralized Management Cost in mid- 2013.