PENERAPAN SISTEM BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - Bagus Surya Prabowo; Syarif Fadillah (Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2021)
Corruption crimes always turn out to be more neat and difficult to reveal, thus demanding changes in the system that capable of eradicating corruption to its roots. And one of the changes is the implementation of a reversed burden of proof system that makes it easier for prosecutors to reveal the criminal elements in a corruption case. Even though it has been included in positive law, in practice this proof is not fully applied and there are still obstacles in its application. This study seeks to answer in what cases this reverse burden of proof is applied and what are the obstacles in its application. This research concludes that the reversal burden of proof system in Indonesia is applied only to criminal acts of gratification whose nominal value is above Rp. 10 million and is used to confiscate the property of the defendant who has not been charged by the prosecutor. Meanwhile, the obstacles to implementing a system of reversal burden of proof are 1) the existence of a judicial mafia, 2) a legal culture that has not yet adapted to the new system, and 3) reverse burden of proof is not clearly regulated in Indonesian law. Abstrak Kejahatan korupsi selalu berubah menjadi lebih rapih dan sulit diungkap sehingga menuntut adanya perubahan sistem yang mampu untuk memberantas korupsi sampai keakarnya. Dan salah satu perubahan itu adalah dengan penerapan sistem beban pembuktian terbalik yang memudahkan jaksa untuk mengungkap unsur pidana dalam sebuah kasus korupsi. Meskipun sudah dicantumkan didalam hukum positif, namun dalam praktiknya pembuktian ini tidak diterapkan secara menyeluruh serta masih ada hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini berupaya menjawab dalam kasus apa saja beban pembuktian terbalik ini diterapkan serta apa saja hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menyimpulkan sistem beban pembuktian terbalik di Indonesia dilaksanakan hanya pada tindak pidana gratifikasi yang nominalnya diatas Rp 10 juta serta digunakan untuk perampasan harta terdakwa yang belum didakwakan jaksa. Sedangkan hambatan penerapan sistem beban pembuktian terbalik yaitu 1) adanya mafia peradilan, 2) budaya hukum yang belum beradaptasi dengan sistem baru, dan 3) pembuktian terbalik tidak diatur secara jelas dalam undang-undang.