PENGUKURAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN ANGKUTAN BIS DI KAWASAN PERKOTAAN BINTUNI - Ricky Doddy Sianturi; Iwan Pratoyo Kusumantoro (Institut Teknologi Sains Bandung, 2020)
Angkutan umum, khususnya pelayanan angkutan umum merupakan fasilitas dan pelayanan esensial yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kegagalan persaingan pasar dalam penyediaan layanan angkutan umum di daerah yang tidak memberikan keuntungan finansial menuntut pemerintah daerah mengisi ketiadaan dengan motif-motif yang kurang menguntungkan. Pemerintah Bintuni menerapkan konsep angkutan berbasis bus dengan mengoperasikan Angkutan Masyarakat Bintunu (AMB) di wilayah perkotaan kecil dengan tingkat isolasi dan ketimpangan yang tinggi, karakteristik pedesaan yang kuat, jumlah penduduk yang rendah, dan kondisi ekonomi subsisten. Analisis kinerja melalui pengukuran efektivitas dan ketimpangan Efisiensi pelayanan angkutan umum merupakan sarana yang sangat berguna untuk menjamin kelangsungan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkala. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja ekonomi pelayanan AMB dari sudut pandang pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai seberapa efektif dan efisien sumber daya keuangan digunakan untuk menghasilkan layanan, bagaimana produksi layanan digunakan oleh pengguna, dan bagaimana pengaruhnya terhadap pemerintah. Melalui metode pengukuran rasio antara komponen kinerja, benchmarking, dan pembentukan indeks komposit dapat diukur tingkat efisiensi biaya, efektivitas pelayanan, dan efektivitas biaya saat ini, gap kinerja dari standar pelayanan yang optimal, dan variabel yang harus diintervensi. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan AMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan efektivitas pelayanan AMB masih dibawah standar pelayanan yang optimal. Rendahnya kelayakan finansial layanan AMB disebabkan mahalnya biaya pembuatan jasa transportasi yang tidak dapat diimbangi dengan pendapatan dari konsumsi jasa oleh pengguna dan tarif yang dikenakan sehingga layanan AMB sangat bergantung pada subsidi pemerintah.