IMPLEMENTASI PROGRAM BERBASIS INOVASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) (STUDI PADA APLIKASI LAYANAN PENSIUN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR) - Zafrul Dedy Setyawan; Indah Prabawati (Universitas Negeri Surabaya, 2021)
Electronic government telah banyak diimplementasikan di berbagai instansi seperti pemerintah / instansi pemerintah Negeri bagian maupun swasta. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan instansi pemerintah / Negeri bagian yang melaksanakan e-government. Sebagai lembaga pemerintah / Negeri yang mewadahi pejabat publik dalam pelayanan publik adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian (SAPK) khususnya penerapan layanan pensiun pegawai di BKD Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melakukan penelitian pustaka. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data tambahan yaitu studi tedahulu yaitu SAPK dalam peraturan BKD, SOP dan ASN di Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, representasi data, dan validasi data. Subjek kajiannya adalah keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) Komunikasi ini bukan hanya layanan komunikasi, tetapi juga memperhitungkan data pegawai yang benar dan distribusi informasi jelas dan konsisten yang meminimalkan kurangnya komunikasi antara unit. 2) Sumber daya, yaitu pelaksana SAPK di Provinsi Jawa Timur adalah operator dalam aplikasi, terutama di bagian mutasi pegawai, serta asuransi komputer, aplikasi, softwear. 3) disposisi yaitu Sikap dan komitmen operator di BKD Provinsi Jatim khususnya dibagian mutasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dari sasaran kebijakan tersebut. dan 4) struktur birokrasi yaitu Tanggung jawab dan pembagian antar pelaksana kebijakan (SAPK) di BKD Provinsi Jatim khususnya di bagian Mutasi Pegawai berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dijalankan atas dasar aturan hukum peraturan perundang-undangan ASN. Adapun saran mengoptimalkan sosialisasi sehingga pegawai dapat memanfaatkan fungsi dari program SAPK tersebut secara optimal sehingga partisipasi pegawai dalam menggunakan program dapat berjalan sesuai sasaran kebijakan, kemudian agar data kepegawaian dapat diakses setiap waktu, maka setiap instansi memberikan fasilitas jaringan internet yang baik. Sehingga data kepegawaain dapat dikelola dengan baik serta tepat waktu. Kata Kunci : Implementasi, Inovasi Pelayanan, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Electronic government has been implemented in various agencies such as government / state and private government agencies. The Regional Civil Service Agency of East Java Province is a state / government agency that implements e-government. As a government / state institution that accommodates public officials in public services is the Civil Service Application System (SAPK). The purpose of this study is to describe the application of the Employment Service Application System (SAPK), especially the application of employee retirement services in BKD, East Java Province. In this study, qualitative methods were used to conduct library research. Sources of data in this study use additional data sources, namely previous studies, namely SAPK in the BKD, SOP and ASN regulations in East Java Province. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data representation, and data validation. The subject of the study is the success of policy implementation, namely: 1) This communication is not only a communication service, but also takes into account correct employee data and clear and consistent information distribution that minimizes the lack of communication between units. 2) Resources, namely SAPK implementers in East Java Province, are operators in applications, especially in the section for employee transfer, as well as computer insurance, applications, softwear. 3) disposition, namely the attitude and commitment of operators in the BKD of East Java Province, especially in the mutation section in implementing the policy so that the policy can be achieved in accordance with the policy objectives. and 4) bureaucratic structure, namely responsibility and distribution among policy implementers (SAPK) in the BKD of East Java Province, especially in the Division of Employee Movements based on Standard Operating Procedures (SOP) carried out on the basis of statutory rules and regulations of ASN. There are suggestions for optimizing socialization so that employees can take advantage of the functions of the SAPK program optimally so that employee participation in using the program can run according to policy goals, then so that employment data can be accessed at any time, each agency provides good internet network facilities. So that employee data can be managed properly and on time. Keywords: Implementation, Service Innovation, Personnel Service Application System.