EVALUASI PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KABUPATEN TUBAN - bintari laras anggraini; Badrudin Kurniawan (Universitas Negeri Surabaya, 2021)
Salah satu yang menunjukkan skala kesejahteraan bagi masyarakat yaitu rumah layak huni, akan tetapi kenyataannya di Kabupaten Tuban masih ditemukan permasalahan tentang perumahan yang belum terjangkau untuk masyarakat menengah kebawah. Permasalahan pemukiman dan perumahan merupakan salah satu tolok ukur menentukan standar kemiskinan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tuban, mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni merupakan bantuan diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menengah ke bawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus penelitian menggunakan teori (Agustino, 2017) meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Melalui buku-buku, jurnal, skripsi, regulasi, dokumentasi dan wawancara yang ditambahkan untuk mendeskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Tuban sejak 2007 berjalan dengan baik ditunjukkan dengan target realisasi pelaksanaan program tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 5.276 unit. Namun demikian hasil temuan menunjukkan belum optimal. Terbukti dengan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya indikator koordinasi yang dilakukan belum menyeluruh hingga ke 20 kecamatan. Kemudian belum terpenuhinya indikator sarana prasarana teknologi dalam mendukung kinerja program rehabilitasi rumah tidak layak huni di kabupaten tuban. Kata Kunci: Perumahan Rakyat, Evaluasi Program, Rumah Tidak Layak Huni One shows the scale of welfare for the community, namely a liveable house, but in reality, in Tuban Regency, there are still problems regarding unreached housing for the middle to lower class. Settlement and housing problems are one of the benchmarks in determining poverty standards. The Tuban Regency Government, through the Public Housing and Settlement Area Office of Tuban Regency, refers to the Minister of Social Affairs Regulation Number 20 of 2017 concerning Social Rehabilitation of Unworthy Houses and Infrastructure. The Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses is an aid intended for low-income people to increase their standard of living for the better and provide welfare for the middle to lower class communities. This research uses qualitative methods with a research focus using theory (Agustino, 2017) covering apparatus resources, institutions, infrastructure and technology, finance, and regulations. Data collection techniques are carried out using primary and secondary data through books, journals, theses, and regulations. Documentation and interviews were added for description. The results showed that the evaluation of the Rehabilitation Program for Unfit for Living Houses in Tuban Regency since 2007 has been going well, as indicated by the realization of the program implementation target from 2016 to 2020, reaching 5,276 units. However, the findings show that it is not optimal. It is proven by the limited resources of the apparatus for technical personnel and supervisors in the Public Housing and Settlement Areas Service. Furthermore, the coordination indicators carried out were not comprehensive in up to 20 districts. The indicators of technology infrastructure have not yet been fulfilled in supporting the performance of the rehabilitation program for unfit for habitation in Tuban Regency. Keywords: Public Housing, Program Evaluation, Unworthy Houses