IMPLEMENTASIKEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN : (Studi Kasus Di Dinas Penddikan Kabupaten Tuban) - Heyjude Dewi Puspita Sari (COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA)
Reformasi birokrasi yang digencarkan untuk mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan tata kelola birokrasi yang baru dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta untuk mencapai daya guna dan hasil guna, tambahan Penghasilan (insentif) perlu diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil agar dapat meningkatkan daya efektivitas dan semangat kerja sehingga pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada negara dan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Adapun tujuan peneliti untuk menganalisis Implementasi Kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Desain metode penelitian mengunakan Diskriptif Kualitatif, dengan teknik observasi partisipatif, wawancara dan penggalian dokumen. Basis teori untuk analisis mengunakan teori implementasi kebijakan publik, menurut George C Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) stuktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisi (sikap). Hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa implementasi kebijakan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban mampu meningkatkan kedisiplinan dan kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.