IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI PUSKESMAS KOPO KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG - Enceng Sakti Alamsyah; Ratna Meisa Dai; Deasy Silvya Sari (Universitas Padjadjaran, 2021)
Keberadaan kebijakan tentang BPJS Kesehatan, idealnya, membawa perubahan positif untuk kesehatan masyarakat. Bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, implementasi Kebijakan tentang BPJS merupakan hal yang urgen. Artikel ini bertujuan menelaah implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kopo, Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. Teori yang digunakan adalah model Van Metter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data meliputi studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.Penulis menemukan bahwa Puskesmas Kopo telah menjalankan implementasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Puskesmas Kopo memiliki tenaga Kesehatan yang memahami tujuan kebijakan BPJS Kesehatan sehingga mereka patuh terhadap klausa-klausa kebijakan yang ada. Mereka juga mumpuni menangani kasus-kasus yang menjadi tanggung jawab fasilitas kesehatan tingkat I dengan kecenderungan sikap yang antusias dalam mengimplementasikan kebijakan BPJS Kesehatan. Puskesmas Kopo melakukan hubungan yang intens dengan Kantor BPJS dalam implementasi kebijakan BPJS. Dari aspek lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, Masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kopo memiliki tingkat kepeduliaan terhadap program BPJS Kesehatan. kepedulian ini muncul dari kesadaran dan realita bahwa program BPJS Kesehatan mampu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat tanpa membedakan dari jenis-jenis profesi. Meski demikian, keberadaan pimpinan yang mampu mengontrol koordinasi antar unit sangat diperlukan karena implementasi kebijakan ini melibatkan banyak unit serta kendala-kendala teknis di lapangan kerap terjadi. Ideally, the existence of a policy on BPJS Kesehatan will bring positive changes to public health. For the Community Health Center (Puskesmas) as a first-level health facility, the implementation of the BPJS Policy is urgent. This article aims to examine the implementation of the BPJS Health policy at the Kopo Community Health Center, Kutawaringin District, Bandung Regency. The theory used is the Van Metter and Van Horn model. This study uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection includes documentation study, observation, and interviews. The author found that the Kopo Health Center had implemented the Health Social Security Administration (BPJS) policy. Kopo Puskesmas have health personnel who understand the objectives of BPJS Health policies so that they comply with existing policy clauses. They are also capable of handling cases that are the responsibility of level I health facilities with a tendency to be enthusiastic in implementing BPJS Health policies. The Kopo Puskesmas maintains an intense relationship with the BPJS office in implementing BPJS policies. From the aspects of the economic, social and political environment, the people in the working area of the Kopo Health Center have a level of concern for the BPJS Health program. This concern arises from the awareness and reality that the BPJS Kesehatan program is able to improve the level of public health regardless of the types of professions. However, the existence of a leader who is able to control coordination between units is very much needed because the implementation of this policy involves many units and technical problems in the field often occur.