PERLAWANAN RAKYAT WANGI-WANGI TERHADAP KEBIJAKAN PENARIKAN PAJAK PEMERINTAH HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX - Nurvianti Lina; Ali Hadara; Hayari Hayari (Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo, 2020)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda pada awal abad XX. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri atas lima tahapan kerja yaitu, (1) Pemilihan topik, (2) Heuristik sumber, (3) Verifikasi sumber, (4) Interpretasi sumber, (5) Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak dimulai sejak penandatanganan perjanjian Asyikin-Brugman pada tahun 1906. Pada saat itu wilayah Kesultanan Buton direstrukturisasi ke dalam sistem distric. Salah satu distrik tersebut yakni distrik Wanci yang ada di Pulau Wangi-Wangi. Masyarakat melakukan perlawanan karena menganggap mekanisme pemungutan pajak yang kurang etis secara adat. (2) Proses Perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak pemerintah Hindia Belanda dimulai pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan rakyat Wangi-Wangi juga dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara melarikan diri dari besarnya jumlah pajak, bahkan rakyat yang tidak tahan terpaksa melarikan diri dari daerah tersebut. (3) Dampak perlawanan rakyat Wangi-Wangi terhadap kebijakan penarikan pajak dibagi menjadi dua yaitu: dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yakni masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kemeralatan. Dampak positif yakni aksi perlawanan tersebut berhasil menyalakan semangat patriotik di dalam dada seluruh rakyat Wangi-Wangi untuk memperjuangkan kemerdekaannya.