KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN PUBLIK: SUATU ANALISIS TERHADAP KEKHUSUSAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI ACEH: EDUCATION POLICY (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat, 2021)
Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu usaha sadar untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, guna melahirkan Sumber Daya Manusia yang berintelektual dan bermoral maka dibutukan pula suatu kebijakan pendidikan yang mengatur sistem pendidikan, sebagai parameter dalam pelaksanaan pendidikan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menyangkut tentang studi kebijakan publik terhadap kekhususan kebijakan pendidikan Aceh. Studi kebijakan publik dalam penelitian ini dimaksud untuk mengeksplorasi berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah, untuk kepentingan siapa, dan bagaimana hasil, akibat dan dampaknya. Adapun subjek penelitian ini diambil dengan cara purposive sampling, dengan metode pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) macam cara yaitu; 1) observasi; 2) wawancara; dan 3) dokumentasi yaitu menganalisis isi kebijakan (content analysis), mengkaji dokumen-dokumen berupa kategori administratif maupun substantif, diantaranya berupa berbagai bentuk kertas kerja hingga naskah akademik suatu kebijakan pendidikan di Aceh. Setelah rangkaian data terkumpul, selanjutnya dilakukan pula analisis data dengan 4 (empat) tahap dan prosedur pengolahan data yaitu: 1) pemilahan/penyusunan klasifikasi data, 2) penyuntingan data, 3) konfirmasi/verifikasi/pendalaman data, dan 4) analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah merumuskan suatu kebijakan publik tentang pendidikan di Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, alasan utama dilakukan perumusan kebijakan khusus pendidikan Aceh diantaranya ialah sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Melalui kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan Qanun Aceh itu pula, Pemerintah Aceh sangat menghendaki agar sistem pendidikan dikembangkan dengan menekankan pola Sistem Pendidikan Islami atau Sistem Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Islami (penekanannya pada penanaman nilai-nilai Islami dan pengembangan budaya islami).