MEMBANGUN IKLIM KERJA INKLUSI: TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA DISABILITAS - Nurul Fatika; Wida Yanti; Adina Riska Anindita; Santoso Tri Raharjo (Universitas Padjadjaran, 2020)
Rumusan kebijakan yang mengatur penerimaan disabilitas dalam dunia kerja menjadi peluang dan akses, sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi kaum disabilitas untuk menjadikan dirinya sebagai individu yang mandiri dan berdaya yang mampu menjalankan keberfungsian sosialnya. Kebijakan tersebut semestinya menjamin orang yang hidup dengan disabilitas (ODD) memperoleh hak yang sama memperoleh pekerjaan. Deskripsi mengenai bagaimana kondisi iklim kerja di Indonesia saat ini bagi orang dengan disabilitas, serta bagaimana mengoptimalisasi iklim kerja inklusif merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan sebagai entitas bisnis. Pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka dan data sekunder digunakan dalam mangkaji riset ini. Hasil menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemerintah terkait hak disabilitas untuk bekerja belum dilaksanakan secara optimal dan sungguh-sungguh oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Padahal program CSR yang awal bersifat bisnis etis, saat ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mampu. Setidaknya, sebagai bagian dari CSR internal, sudah seharusnya perusahaan dapat menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan bagi karyawan penyandang disabilitas di tempat kerjanya. The formulation of policies governing the acceptance of disability in the world of work becomes an opportunity and access, as well as a source of strength for people with disabilities to make themselves as independent and empowered individuals who are able to carry out social functioning. The policy should ensure that people living with disabilities (ODD) have the same rights to work. Descriptions of how the current working climate in Indonesia is for people with disabilities, and how to optimize the inclusive work climate is part of corporate social responsibility as a business entity. A qualitative approach with literature review and secondary data is used in this research study. The results show that the application of government policies related to the right to disability has not been implemented optimally and seriously by various companies in Indonesia. Whereas the initial CSR program was ethical business, now it is an obligation that must be carried out by a capable company. At least, as part of internal CSR, companies should be able to guarantee the fulfillment of the rights and needs of employees with disabilities in their workplaces.