Protracted Public Service Improvement at the Local Level: A Quest for Certification? - Defny Holidin (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, 2020)
Artikel ini bertujuan pada eksaminasi kesesuaian agenda kebijakan sertifikasi pelayanan publik dengan mempertimbangkan kinerja pemerintahan daerah saat ini. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data secara intensif yang menimbang spesifikasi konteks lokal menurut kebijakan desentralisasi yang menjadi arus utama reformasi struktural tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meski standar pelayanan publik diberlakukan berdasarkan peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, upaya lebih lanjut oleh pemerintahan daerah tak pelak diperlukan. Studi ini dijalankan secara kualitatif di Surabaya, memperhitungkan posisinya pada papan atas pemerintahan daerah yang reformis dan inovatif. Studi ini terdiri atas analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam untuk pengumpulan datanya. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi pelayanan publik sekiranya bisa mengarah pada penyesuaian struktural. Terlepas dari kategorisasi layanan pemerintah menurut karakternya masing-masing, berbagai penyesuaian struktural diperlukan menurut konteks masing-masing daerah. Pelibatan berbagai komunitas lokal perlu pengembangan lebih lanjut sebagai cara standar memastikan bahwa sertifikasi tidak hanya relevan tapi juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan pembangunan daerah. The article aims at examining the suitability of the policy agenda of public service certification for the prevalence of local governments' performance. I conduct qualitative approach with intensive data collection, considering of local context specificities upon which decentralization has been mainstreaming in the state structural reform in Indonesia. Although the public service standard takes into effects based on certain regulations derived from the Public Service Act 25/2009, efforts made by local government is deemed necessary. To make the study manageable, I conduct a case study qualitatively in Surabaya considering its prominence in local bureaucracy reform and innovation. I conduct a series of policy document analysis and in-depth interviews for data enquiry. I suggest that the implementation of public service certification is likely to lead to various adjustments towards strengthening the standards to be applied. Apart from categorizing the government services according to the different characteristics of each type of service, various structural adjustments are necessary according to the local context of each region. The local community involvement mechanism still needs improvements as standard enforcement in all regions so that public service certification is not only relevant but also an integral part of the local development improvement strategy.