Kapabilitas Komisi Informasi Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Tengah - Muhammad Raji Fudin; Annisa Maharani Rahayu (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako, 2021)
Keterbukaan informasi publik sudah bukan barang mewah setelah reformasi. Pemerintah wajib membuka akses publik terhadap informasi yang dimiliki. Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak mudah. Komisi Informasi hadir untuk mendorong implementasi keterbukaan informasi publik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba melihat sejauh mana kapabilitas Komisi Informasi dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik. Data yang digunakan di dalam artikel ini berasal dari wawancara dengan komisioner serta staf Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung data hasil wawancara, artikel ini menggunakan arsip yang relevan dengan topik penelitian yang bersumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah baik cetak maupun digital. Sumber kepustakaan yang berupa Buku dan Jurnal digunakan untuk melihat relevansi data di lapangan dengan teori. Sumber kepustakaan berupa jurnal diperoleh melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci keterbukaan informasi publik, komisi informasi, dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Berbagai program tentu dilaksanakan dalam mendukung optimasi akses publik terhadap informasi. Namun, ketegasan Komisi Informasi selaku pengawas kerja keterbukaan informasi bagi pemerintah masih diragukan. Public information disclosure is no longer a luxury after reform. The government is obliged to open public access to the information it has. However, the implementation is certainly not easy. The Information Commission is here to encourage the implementation of public information disclosure. By using a qualitative approach, this research tries to see the extent to which the capabilities of the Information Commission can achieve public information disclosure. The data used in this article comes from interviews with commissioners and staff of the Central Java Provincial Information Commission. To support interview data, this article uses archives relevant to research topics sourced from the Central Java Provincial Information Commission, both printed and digital. Library sources in the form of books and journals are used to see the relevance of data in the field with theory. Sources of literature in the form of journals are obtained through Google Scholar using the keywords public information disclosure, the information commission, and the Central Java Provincial Information Commission. Various programs are of course implemented to support the optimization of public access to information. However, the firmness of the Information Commission as the supervisor of information disclosure for the government is still in doubt.