TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN - Ari Wuisang (UNIVERSITAS PAKUAN, 2021)
ABSTRAK Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat manakala dianggap menimbulkan kerugian. UUAP juga menambah kewenangan mengadili PTUN untuk memeriksa dan memutus aneka macam Tindakan administrasi pemerintahan. Namun demikian, Karakteristik KAN dalam UUAP masih menampakkan adanya unsur/bagian yang abstrak ataupun penyamaan konsep yang terkesan dipaksakan (seperti penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual). Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformulasi ulang atau setidak-tidaknya terdapat rumusan yang tegas dan tidak ambigu, agar tidak terjadi kebingungan dalam penerapan pada peristiwa konkrit di masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejelasan rumusan KAN dalam UUAP, maka akan memberikan perspektif yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengejar perlindungan hukum melalui tanggunggugat publik, manakala terdapat tindakan-tindakan pemerintahan yang dianggap merugikan. Kata kunci : tanggunggugat publik, keputusan administrasi negara, tindakan pemerintahan, UUAP. ABSTRACTPublic accountability has developed rapidly after the issuance of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration (UUAP). This is marked by the increasingly widespread characteristics of State Administrative Decrees (KAN), which means the wider scope of government actions that can be sued by citizens when deemed to cause harm. UUAP also adds authority to adjudicate PTUN to examine and decide on various kinds of government administrative actions. However, the characteristics of KAN in the UUAP still reveal the existence of abstract elements/parts or conceptual equations that seem forced (such as written stipulations that include factual actions). Therefore, it is necessary to reformulate or at least have a firm and unambiguous formulation, so that there is no confusion in the application to concrete events in society. In addition, with the clarity of the formulation of KAN in the UUAP, it will provide a broader perspective for the community to pursue legal protection through public accountability, when there are government actions that are considered detrimental. Keywords: public accountability, state administration decisions, government actions, UUAP.