TINJAUAN URGENSI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH (PERDA) KABUPATEN BOGOR NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM MENGENAI RETRIBUSI PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN - nazarruddin lathif; Suher manto; Raden Muhmmad Mihradi (UNIVERSITAS PAKUAN, 2021)
Abstrak Diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana keduanya merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Tujuan penulisan ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan khususnya Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode penelitian normatif empiris. Dalam proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat agar hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya dan dalam pembentukannyaharus memuat landasan filosofis, sosiologis, dan juga yuridis, serta tidak mengesampingkan asas-asas yang harus ada dalam pembentukan peraturan daerah dan harus sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Kata Kunci: Retrubusi Daerah, Persampahan, Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah. Abstract Among the sources of regional original income (PAD) are in the area of regional taxes and regional levies, both of which are potential regional assets to explore regional capabilities in the area of regional income. The purpose of this paper is expected that this research can be useful and become input for related parties in the Amendment of Regional Regulations on Retribution for Waste/Cleanliness, especially the Bogor Regency Environmental Service. The method used in this paper is using empirical normative research methods. In the process of its formation, Regional Regulations require community participation so that the final results of Regional Regulations can meet the aspects of law enforcement and can be implemented according to the purpose of their formation and in their formation must contain philosophical, sociological, and juridical foundations, and do not override the principles that must exist in the formation regional regulations and must comply with the Law on the Establishment of Legislation Keywords: Regional Retribution, Waste, Environment, Regional Regulation.