ASPEK HUKUM PROSES DIVESTASI SAHAM OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING - Melati Adventine Christi Silitonga; Adi Sulistiyono (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019)
AbstractThis article aims to examine the legal aspects of the share divestment process carried out by foreign mining companies in Indonesia and related to the obligation of the share divestment process offered to Indonesian Participants by Foreign Mining Companies according to the applicable legislation. This method of writing is legal research with a statute approach. Based on the research, the divestment arrangements in Indonesia still intersect with the non-compliance of foreign mining companies and the uncertainty of regulations in the past, so that the divestment process of foreign mining companies such as PT Freeport Indonesia had problems with the Government. The problem during the divestment of PT Freeport Indonesia's shares due to the incompatibility of permits granted by the Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources to PT Freeport Indonesia was feared to provide bad influences for foreign mining companies which would later also divest.Keywords: divestment; share; law; miningAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari proses divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia dan terkait dengan kewajiban proses divestasi saham yang ditawarkan kepada Peserta Indonesia oleh Perusahaan Pertambangan Asing menurut perundang-undangan yang berlaku. Metode penulisan ini adalah legal research dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan penelitian, pengaturan divestasi di Indonesia masih bersinggungan dengan ketidakpatuhan perusahaan pertambangan asing serta ketidaktegasan peraturan di masa lalu sehingga membuat proses divestasi perusahaan pertambangan asing seperti PT Freeport Indonesia sempat bermasalah dengan Pemerintah.. Permasalahan selama divestasi saham PT Freeport Indonesia terbentur pada ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada PT Freeport Indonesia dikhawatirkan dapat memberikan influensi yang buruk bagi perusahaanperusahaan pertambangan asing yang nantinya juga akan melakukan divestasi.Kata kunci: divestasi; saham; hukum; pertambangan