Community-Based Recovery for Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari - Atikah Rahmi; Hotma Siregar (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020)
Sexual abuse victims experienced physical, psychological, economic and social violence, which lead to trauma. However, there has been no systematic policy to support their recovery. This paper argues for the need for a recovery mechanism system for sexual violence victims, as implemented by Hapsari. This study employs a qualitative approach, with interviews as the means to obtain data. Subjects in this research included women and children in the North Sumatera. This research finds out that community-based recovery has a significant impact on the victims, and is able to empower them to be independent in making a decision and blend with society. As a grassroots organization, Hapsari supports community-based services to reduce violence against women and children, protect victims and gather supports for the sustainability of recovery services. Apart from this, the state should also participate in protecting those people, especially in terms of policy and regulations. AbstrakKorban kekerasan seksual mengalami kekerasan secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial. Hal itu yang menyebabkan trauma dan mengancam kehidupan mereka. Namun, sampai saat ini belum ada kebijakan yang mendukung proses pemulihan korban kekerasan seksual. Untuk itu, didirikan organisasi Hapsari yang mendukung layanan berbasis komunitas untuk menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, melindungi korban, dan mengumpulkan dukungan untuk keberlangsungan layanan pemulihan korban kekerasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan wawancara sebagai teknik pengambilan data. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari perempuan dan anak di Sumatera Utara. Penelitian ini menemukan bahwa upaya pemulihan berbasis komunitas seperti yang dilakukan Hapsari memberikan dampak signifikan terhadap korban dan mampu memberdayakan mereka untuk menjadi mandiri dalam mengambil keputusan dalam berbaur dengan masyarakat. Meskipun demikian partisipasi negara dalam memberikan perlindungan bagi korban, melalui kebijakan dan peraturan jauh dibutuhkan.