MENOLAK POLITIK UANG (TINJAUAN UU NO. 7 TAHUN 2017 DAN AJARAN GEREJA) - Ignasius Suswakara (Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende, Jalan Gatot Subroto, KM 3. Tlp./Fax (0381) 250012, 2018)
Pemillihan umum (Pemilu) di Indonesia tanpa politik uang mungkin aneh bagi masyarakat saat ini. Praktik politik uang yang selalu terjadi dalam setiap pemilu membuat masyarakat berpikir dan merasa bahwa praktik ini merupakan hal yang lumrah. Masyarakat seperti dibawa kepada pemahaman bahwa pemberian uang untuk memilih calon tertentu adalah suatu kewajiban dari peserta pemilu kepada pemilih. Praktik politik uang yang terjadi secara terus menerus, benar-benar menggerus moralitas umat beragama, terutama agama Katolik. Praktik politik uang yang menahun ini menimbulkan pertanyaan: apakah ajaran Gereja memang tidak melarang politik uang? Ataukah umat yang tidak menyadari bahaya politik uang sekalipun dilarang oleh Gereja? Tulisan ini mengangkat persoalan politik uang dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan ajaran Gereja Katolik terhadap masalah kronis ini.