Mengkaji Ulang Isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada - Achmad Danial (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)
AbstractThe appearance of 'Empty Box' in the dictionary of democracy initially connotes well, because it is considered to provide room for other options if a contest is decided by only one candidate. However, in the empirical fact, there are policies in the technical realm that are far from the essence of democracy, the mistake is in one of the articles in Law Number 10 of 2016. Supposedly, from concept to theory must remain consistent with the normative values that have been contained in democracy itself.Keywords: Democracy, Empty Box, Law No.10 of 2016 AbstrakKemunculan ‘Kotak Kosong” dalam kamus demokrasi awalnya dikonotasikan secara baik, karena dianggap memberikan ruang bagi opsi lain jika suatu kontestasi diputuskan hanya satu calon. Akan tetapi, dalam fakta empiriknya terdapat kebijakan di ranah teknis yang ternyata jauh dari nilai esensi demokrasi, kekeliruan itu ada pada salah satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Seharusnya, mulai dari konsep sampai teori harus tetap konsisten pada nilai normatif yang telah terkandung dalam demokrasi itu sendiri.Kata Kunci: Demokrasi, Kotak Kosong, UU No.10 Tahun 2016