ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP SERTIFIKASI HARTA WAKAF DALAM UU NO. 41 TAHUN 2004 - Ainul Mardiah (IAIN Langsa, 2018)
Hakikat wakaf dan esensinya merupakan salah satu bentuk penggunaan harta, yaitu seorang wakif mengeluarkan bagian tertentu dari miliknya dan mengalihkan kepemilikannya kepada Allah agar manfaatnya dapat diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara dikuasakan kepada orang yang mampu untuk mengelolanya menurut sistem dan aturan yang memberikan maslahat bagi manusia. Namun wakaf seringkali menimbulkan sengketa sebagai akibat dari tidak adanya upaya sertifikasi terhadap harta wakaf guna menjaga hak penerima wakaf atas wakaf yang diberikan kepadanya. Upaya sertifikasi menjadi menarik untuk dikaji mengingat tidak adanya anjuran sertifikasi dalam aturan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam upaya Pemerintah memberikan perlindungan kepada nazhir dalam mengelola dan menjaga harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, dikeluarkanlah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengatur tentang sertifikasi harta benda wakaf, tepatnya dalam Pasal 32-39 bab III tentang pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf dan orientasi maslahat dalam ketentuan sertifikasi harta wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah melindungi ‘ain (harta) dari wakaf, sebagai instrumen untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bagi para pihak yang mendapat kepercayaan mengelola harta wakaf, sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf serta menciptakan keadaan tertib hukum dan tertib administrasi di bidang wakaf.