Perhutanan Sosial dan Langgengnya Ketimpangan Penguasaan Lahan Hutan - Oktaviani, Ananda Diah; Soetarto, Endriatmo (Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, 2020)
Hutan merupakan kesatuan ekosistem yang vital perannya bagi masyarakat sekitar hutan. Dalam upaya mengurangi ketimpangan penguasaan, pemerintah melegalisasi penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah kerja Perhutani dengan Perhutanan Sosial skema IPHPS. Peraturan tersebut merubah sistem tenurial yang telah ada dan menciptakan kapital-kapital dalam lapisan sosial paling atas pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial IPHPS dengan stratifikasi sosial baru dalam masyarakat serta implementasi Perhutanan Sosial dengan skema IPHPS mengubah sistem tenurial yang mengarah pada pemerataan dan keadilan agraria. Lokasi penelitian ini yaitu Dusun Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Metode yang digunakan untuk menggali fakta, data, dan informasi dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif melalui metode survei dengan kuesioner dan didukung data kualitatif dengan teknik wawancara mendalam. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik accidental sampling dan snowball. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Rank Spearman dan uji Paired T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang lemah diantara sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial dengan stratifikasi sosial yaitu dengan P-value dari korelasi 0,048 dan nilai koefiesien Rank Spearman sebesar 0.261. Adapun perubahan sistem tenurial pasca Perhutanan Sosial meliputi penguasan lahan yang lebih luas oleh elit petani, durasi penguasaan yang diperpanjang, penguasaan moda produksi lebih dimiliki oleh elit, dan menurunnya intensitas relasi dengan Perhutani.Kata Kunci: penguasaan lahan, perhutanan sosial, stratifikasi sosial masyarakat======ABSTRACTThe forest is a vital ecosystem for the community around the forest. In an effort to reduce tenure inequality, the government legalized the tenure carried out by communities in the Perhutani working area with Social Forestry requiring IPHPS. The regulation changes the existing tenure system and creates capital in the upper social layer of society. This study aims to analyze the relationship between the post-Social Forestry IPHPS tenure system with new social stratification in the community and the implementation of Social Forestry by implementing IPHPS to change the tenure system that is directed at agrarian equality and agrarian. The location of this research is Patroli Hamlet, Dano Village, Leles District, Garut Regency. The method used to support facts, data, and information in research is quantitative through survey methods with questionnaires and supported by qualitative data with advanced interview techniques. Sampling was done by accidental sampling and snowball techniques. Data were analyzed using the Spearman Rank trial and Paired T-test. The results showed that there was a weak relationship between the post-social Forestry tenure system and social stratification, with a P-value of 0.048 and a Spearman Rating coefficient of 0.261. Related to changes in the tenure system post-Social Attention Regarding broader land tenure by the peasant elite, increased extended tenure, more dominant modes of production demanded by the elite, and increasing intensity of relations with Perhutani.Keywords: community social stratification, land tenure, social forestry