HAK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN THE RIGHT TO STIPULATE THE REGIONAL REGULATIONS TO IMPLEMENT REGIONAL AUTONOMY - Angkadai, Yoseph Fenly (Universitas Tadulako, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta memahami kesesuaian konsep â€œpembentukan peraturan daerahâ€ dalam undang-undang terhadapÂ konsep â€œhak menetapkan peraturan daerahâ€ dalam konstitusi serta memahami akibat hukum konsep itu terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam Negara Kesatuan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang, sejarah, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ini dikombinasikan melalui studi kepustakaan dengan mencari dalam penelusuran dokumen, sejumlah buku literatur, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pokok kajian. Bahan-bahan hukum dimaksud disajikan secara preskriptif dan disimpulkan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep â€œpembentukan peraturan daerahâ€ dan konsep â€œmembentuk undang-undangâ€ terhadap konsep â€œmenetapkan peraturan daerahâ€ dan konsep â€œotonomi seluas-luasnyaâ€, selain berakibat ketidaktertiban makna Konstitusional karena penyamaan konsep dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, juga ketidakseragaman diksi hukum terhadap prinsip-prinsip otonomi daerahÂ dalam konsep Negara Kesatuan, sebab konsep-konsep itu memiliki kekaburan diksi hukum sehingga kontradiksi terhadap makna Konstitusi Indonesia, dan secara khusus konsep dimaksud tidak seragam dengan makna konsep pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan (medebewind) dalam kerangka otonomi daerah serta berakibat hukum administratifÂ yang mengarah pada pertentangan terhadap hierarki perundang-undangan.Â Â