Konstelasi Golkar dan Elite dalam Politik Indonesia Pasca Pemerintahan Orde Baru - Sadariah Saragih (Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2021)
Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang konstelasi Golkar dan elitenya pasca-pemeritahan Orde Baru jatuh. Landasan konseptual dan teoretis yang digunakan ialah tentang fungsi partai dan sirkulasi elite politik dengan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan data primer yang bersumber dari wawancara langsung dengan petinggi Golkar dan data sekunder dari berbagai dokumen dan publikasi hasil penelitian. Hasil penelitian menujukkan pada awal setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru elite politik Golkar mengembangan konstelasi elite yang mengubah dari praktik otoriter ke demokratis dan bottom-up serta kolegial. Namun demikian, menjelang dan setelah Pilpres 2009 dengan masuknya pebisnis dalam Golkar, elite politik Golkar melakukan praktik transaksional dalam membangun kekuasaan baik pada tataran partai maupun pemerintahan. Kondisi ini mengganggu berjalannya fungsi rekrutmen dan pengaderan anggota serta memosisikan Golkar yang sulit bisa bernafas bila berada di luar gelanggang kekuasaan. This article discusses the constellation of Golkar and its elites after the fall of the New Order administration. The conceptual and theoretical framework used includes party functions and the circulation of political elites. This article uses descriptive qualitative research methods based on primary data sourced from direct interviews with Golkar officials and on secondary data from various documents and publications of research. The results of the study show that at the beginning after the end of the New Order administration, the political elites of Golkar developed a constellation of elites that adopted a democratic and bottom-up and collegial culture, leaving behind the authoritarian practices. However, before and after the 2009 presidential election, with the entry of several businessmen into Golkar, the Golkar political elites carried out transactional practices in building power bases both at the party and government levels. This condition interferes with the recruitment processes and puts Golkar in an awkward position when not in power