KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII-2019 TENTANG JAMINAN FIDUSIA - Saputra, Irwan (Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2021)
ABSTRAKFidusia merupakan salah satu jaminan khusus kebendaan yang memberikan hak-hak khusus bagi penerima jaminan antara lain hak kreditur untuk menjual sendiri barang jaminan tanpa harus ada putusan pengadilan atau disebut parate executie apabila terjadi wanprestasi. Belum lama ini Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara uji materil atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara tersebut adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia dan parate eksekusi. Tulisan ini membahas mengenai kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII-2019 Tentang Jaminan Fidusia. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan kriteria taraf sinkronisasi hukum, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari data primer. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekuatan hukum jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Jaminan Fidusia sebagaimana ternyata dalam huruf â€œbâ€, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang mengkategorikan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya terdapat pada KPKNL. Maka dapatlah dipahami bahwa Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019 sedikit atau banyak akan berimplikasi pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK Nomor 18 Tahun 2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang termuat dalam pasal tersebutlah terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Idealnya eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya hanya dapat dilakukan oleh KPKNL. Seharusnya eksekusi jaminan fidusia tidak terlalu lama proses perkaranya di pengadilan negeri. Ataupun melalui pelelangan umum tidak terlalu mahal biaya atau jasa Kantor Lelang. Apabila nilai jaminan benda jaminan fidusia kecil atau sebanding dengan nilai jual dan biaya proses melalui pelelangan umum dan berperkara di pengadilan. Sehingga pihak fidusia dan penerima nfidusia tidak mengalami kerugian besar karena biaya yang sangat mahal. Diperlukan dibuat mengalihkan benda jaminan fidusia. Jaminan fidusia untuk kendaraan, Pihak Polantas harus ikut menggalakkan keharusan penerima fidusia untuk melaporkan benda jaminan fidusia kendaraan, supaya pada saat razia di jalan raya ditemukan jaminan kendaraan bukan ditangan yang berhak.Saran penulis perlu adanya pengawasan oleh penerima fidusia terhadap benda jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur. Sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian perdamaian antara lain disebabkan baik oleh peraturan yang memberikan posisi lemah bagi kreditur seperti tidak adanya ketegasan dalam eksekusi menyangkut pelaksanan eksekusi, padahal objek jaminan fidusia 79 menyangkut benda bergerak yang perpindahannya sangat cepat sehingga rawan terjadi penggelapan selain itu sering dalam suatu perjanjian jamian fidusia tidak adanya penegasan. Sebaiknya perlu didiskusikan atau diseminarkan tentang pembentukan lembaga eksekusi terhadap perjanjian jaminan fidusia, mengingat bahwa fidusia merupakan lembaga jaminan atas benda bergerak yang penguasaan fisiknya oleh pemberi fidusia, sehingga secara logika rawan untuk berpindah tangan. Serta perlu adanya penyadaran hukum dan sosialisasi mengenai pelaksanaan fidusia sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diminimalisasi dalam suatu perjanjian fidusia, misalnya dengan membentuk kesepakatan pengawasan terhadap obyek fidusia.Kata kunci: jaminan fidusia; pasca putusan Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTFiduciary is one of the special guarantees of material that gives special rights to the recipient of the guarantee, including the right of creditors to sell their own collateral items without having to have a court decision or called a parate executie in the event of default. Not long ago, the Constitutional Court ruled in a judicial review case in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The article petitioned for trial in the case is Article 15 paragraph (2) and (3) of the Fiduciary Guarantee Act which regulates the executive power of fiduciary certificates and execution parate. This paper discusses the legal power of fiduciary guarantees after the Constitutional Court ruling Number 18 / PUU-XVII-2019 concerning Fiduciary Guarantees. The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the criteria of the level of legal synchronization, the researcher collects data consisting of primary data. The data collection technique is literature study. Data analysis was carried out qualitatively and drawing conclusions from the author using deductive thinking methods.The conclusion of this study is the strength of the fiduciary guarantee law after the decision of the Constitutional Court Number 18 of 2019 concerning Fiduciary Guarantee as evidenced in the letter