PRO KONTRA HADIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM KEHIDUPAN SOSIOLOGI MASYARAKAT - Al-Afghany, M. Mova; Mustika, Desty Anggie (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2021)
One of the reasons that arise from the existence of the Pornography Law is considered to be more discriminatory against women and criminalizes women's bodies. One of them is Article 8 which states that anyone who deliberately makes himself an object or model of pornography can be punished. Indeed, this rule can be applied to men or women. However, in Indonesian society, in particular, the bodies most often exposed are women. What has considered pornography is a woman's body. That way, there will be many female dancers and female artists who will be criminalized. Some criticisms have made the public fear that if this bill is passed, women will no longer be able to wear miniskirts or shorts outside the home. It can also be said that the criticism that has emerged against the Pornography Law is due to the public's distrust of the government's ability to make laws that can achieve the expected goals. This may also arise from experience with the previous enactment of other laws.Â AbstrakSalah satu alasan yang muncul akibat keberadaan UU Pornografi dinilai lebih diskriminatif terhadap perempuan dan mengkriminalisasi tubuh perempuan. Salah satunya adalah Pasal 8 yang pada dasarnya menyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja menjadikan dirinya objek atau model pornografi dapat dihukum. Memang aturan ini bisa diterapkan untuk pria atau wanita. Namun pada masyarakat Indonesia khususnya, jenazah yang paling sering diekspos adalah perempuan. Yang dianggap pornografi adalah tubuh wanita. Dengan begitu, nantinya akan banyak penari wanita, artis wanita yang akan dikriminalisasi. Beberapa kritik membuat masyarakat takut bahwa jika RUU ini disahkan, perempuan tidak bisa lagi memakai rok mini atau celana pendek di luar rumah. Dapat pula dikatakan bahwa kritik yang muncul terhadap UU Pornografi disebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah membuat undang-undang yang dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ini mungkin juga timbul karena pengalaman dengan pemberlakuan undang-undang lain sebelumnya.