Penerapan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dalam Prespektif Hukum dan HAM - Nurwidya Kusma Wardhani (Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah, Universitas Surabaya, 2021)
Abstract – This paper aims to examine how the implementation of public policies in the form of Large-Scale Social Restrictions in Indonesia due to the corona virus pandemic which has become an epidemic worldwide. The implementation of the PSBB is carried out to prevent the spread of the red zone to other areas as well as restrictions such as learning, work, religion, socio-culture and so on. Social restrictions, of course, must not conflict with legal and human rights provisions that have been adhered to in the community so that there will not be conflicts in the future. The writing method is carried out by means of literacy studies. Based on the results of this study, it can be seen that the determination of the PSBB is the most appropriate policy for the time being if there is a synchronization with law and human rights. Keywords: corona virus, law, human rights Abstrak – Tulisan ini memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan kebijakan publik berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia dikarenakan pandemic virus corona yang menjadi wabah diseluruh dunia. Penerapan PSBB dilakukan untuk mencegah penyebaran dari zona merah terhadap wilayah lainnya serta pembatasan-pembatasan seperti pembelajaran, pekerjaan, keagamaan, sosial budaya dan lain sebagainya. Pembatasan sosial tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum dan HAM yang dianut selama ini dimasyarakat sehingga tidak akan memunculkan konflik di kemudian hari. Metode penulisan yang dilakukan dengan cara studi literasi. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa penetapan PSBB merupakan kebijakan yang paling tepat sementara ini apabila terdapat singkronisasi dengan hukum dan HAM. Kata Kunci : virus corona, hukum, hak asasi manusia