Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Proses Jual Beli Tanah ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545K/Pdt/2019 ) - Muhammad Muchlis (Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara, 2021)
Abstrak Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Adanya kebutuhan akan tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak- hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. Tetapi karena luas tanah yang tetap sedangkan kebutuhan ekonomis terhadap tanah meningkat maka sering menyebabkan sengketa tanah seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1545/K/Pdt/2019 yang mana salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam memperoleh hak milik atas tanah. Dapat disimpulkan bahwa bentuk itikad tidak baik pada putusan Nomor 1545/K/Pdt/2019 karena pembelian tanah dari Tergugat II ke Pelawan tidak sah karena sudah bukan pemilik langsung tanah tersebut dan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat sahnya suatu upaya perlawanan, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum. Peneliti menyarankan agar para pihak melaksanakan hasil dari putusan tersebut. Kata Kunci : Itikad tidak baik, jual beli, hak milik tanah AbstractThe existence of land can not be separated in human life. The need for land for human life has resulted in the state having an obligation to provide guarantees and provide protection for the rights of citizens to obtain, own, and enjoy property rights to land. But because the land area is fixed while the economic need for land increases, it often causes land disputes as contained in the Supreme Court's decision Number 1545/K/Pdt/2019 in which one of the parties has bad faith in obtaining ownership rights to the land. It can be concluded that the form of bad faith in decision number 1545/K/Pdt/2019 because the purchase of land from Defendant II to Pelawan was invalid because it was no longer the direct owner of the land and the resistance of the Pelawan did not meet the legal requirements of a resistance effort, so that the resistance of the Pelawan could not be accepted because it was against the law. The researcher suggests that the parties implement the results of the decision.Keywords: bad faith, buying and selling, land ownership