Implementasi Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Pelaku Industri Pariwisata Bali Akibat Dampak Covid-19 - Ni Putu Suci Meinarni; Emmy Febriani Thalib (University of Udayana, 2021)
The purpose of this study is to analyze the provision regarding the Termination of Employment and see its effectiveness in the field, especially with the current regulations regarding the current regulations concerning the Protection and the Business Continuity of Worker / Labor in related to the Prevention and Control of Covid-19 outbreaks. This research is using sociological juridical research with a statute approach and an approach called Live Case Study. The research show, these current regulations could not force employers to minimize the employment termination yet many of formal employees being laid off and terminated without any severance payment. Therefore, the government should coordinate with relevant ministries / institutions, especially the Ministry of Manpower as well the Ministry of Tourism and Creative Economy in order to prioritize in providing protection and assistance of government programs for employers and employees to minimize cases in term of the Termination of Employment. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja serta melihat efektifitasnya di lapangan terlebih dengan adanya regulasi terkini tentang Perlindungan dan Kelangsungan Usaha Pekerja / Tenaga Kerja terkait Pencegahan dan Pengendalian wabah Covid-19 khususnya untuk Provinsi Bali yang selalu mengandalkan industri Pariwisata sebagai komoditas utamanya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-sosiologis dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan dan Live Case Study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan normatif yang berlaku tidak dapat memaksa para pelaku usaha untuk meminimalkan pemutusan hubungan kerja, namun banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan diberhentikan tanpa pembayaran pesangon. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan kementerian / lembaga terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar dapat memprioritaskan dalam memberikan perlindungan dan bantuan program pemerintah kepada pengusaha dan pegawai untuk meminimalisir kasus PHK tersebut.