RESTORASI KOMPLEKS KERAJAAN KAMPA BERDASARKAN KAJIAN SEJARAH DI KABUPATEN KAMPAR - Muhd Arief Al Husaini; Wahyu Hidayat; Abdul Latif Hasyim Datuok Bagindo (architecture department, Engineering faculty, Universitas Diponegoro, 2021)
Banyaknya bukti dan keterangan yang mengatakan bahwa Kabupaten Kampar saat ini sudah eksis sejak abad 7 melalui peninggalan candi Muara Takus. Akar budaya dan adat sampai saat ini menjadi bagian penguat bahwa adanya kerajaan Kampa di kenegerian Kampa pada Abad 15. Ninik mamak 6 persukuan yang mampu menunjukkan keterangan baik secara lisan maupun benda seperti adanya stempel kerajaan, tanah hak milik kerajaan Kampa, sisa bangunan, dan pohon Asam Jawa yang berumum ratusan tahun. Namun eksistensi kerajaan berakhir pada tahun 1939 dikarenakan raja terakhir tidak memiliki keturunan, keluarga kerajaan kembali ke Malaysia, dan upaya penghadangan oleh penjajah Belanda. Sejak itu kompleks Kerajaan Kampa tidak terurus dan rusak termakan waktu hingga menyebabkan kerusakan dan kehilangan bangunan. Hingga saat ini yang tersisa adalah keping-keping bangunan dan benda-benda kerajaan lainnya. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk merestorasi kompleks Kerajaan Kampa berdasarkan fakta dan informasi sebenarnya. Sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan oleh stakeholder seperti Pemerintah Kabupaten Kampar dan Ninik Mamak atau Penghulu adat/suku untuk merestorasi kompleks Kerajaan Kampa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah melalui tahapan pengumpulan dan pencarian keterangan atau bukti sejarah dari sumber-sumber yang terkonfirmasi seperti Ninik Mamak, Lukisan, Buku dan sebagainya. Selanjutnya dilakukan kritik terhadap sumber tersebut dengan melibatkan tim peneliti, pemerintah Kabupaten Kampar, dan Ninik Mamak. Terkahir melakukan tahap penulisan. Berdasarkan penelitian ini bahwa dihasilkan rancangan kompleks Kerajaan kampa dengan konsep budaya yang disebut Tali Tigo Sapilin Tigo Tungku Sajorangan, dimana didalam kawasan tersebut terdapat fungsi pemerintah melalui raja, persukuan melalui Ninik Mamak, dan agama melalui ulama (masjid). Penataan yang diterapkan berdasarkan zonasi yaitu zona inti untuk untuk fungsi kerajaan dan zona pendukung untuk Ninik mamak dan ulama.