Analisis Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan China dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan - Rodon Pedrason (LPPM Universitas Jambi, 2020)
Keasertivan China sejak tahun 2010 dalam mengklaim 88 persen wilayah Laut China Selatan (LCS) (termasuk sebagian wilayah perairan Indonesia) disebabkan setidaknya oleh tiga faktor. Pertama, Laut China Selatan merupakan perairan yang menjadi urat nadi pelayaran dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua, di tengah potensi krisis energi dunia, di bawah Laut China Selatan terkandung sumber daya minyak bumi dan gas alam dengan jumlah yang relatif besar. Terakhir, sebagai negara yang telah besar secara ekonomi, teknologi dan militer; China berperilaku selayaknya hegemon regional lainnya yang cenderung memaksakan kepentingannya kepada negara lain yang lebih lemah. Klaim nine dashed-lines sepihak China telah direspons Amerika dan koalisinya dengan konsep Free dan Open Indo-Pacific (FOIP) yang menekankan aspek kebebasan bernavigasi di perairan bebas (high seas) di Laut China Selatan. Konsep FOIP ditentang China karena menganggap sebagian besar LCS adalah peraian teritorial China. Sementara Indonesia dan ASEAN menawarkan konsep tandingan FOIP yang dinamakan ASEAN Outlook for Indo-Pacific (AOIP). AOIP memandang LCS sebagai platform kerja sama negara-negara di Indo-Pasifik untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Konsep AOIP selaras dengan prinsip ASEAN yang dalam sektor keamanan berorientasi untuk berupaya untuk menghindari konflik dan mengedepankan diplomasi damai. Kajian ini ditujukan untuk dapat memahami posisi dan respons Indonesia dalam menyikapi rivalitas hegemonik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan, terutama dikaitkan dengan arah kebijakan sektor keamanan nasional Indonesia dan visi Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025. Kajian ini berupaya mengamati secara kritis disparitas antara arah kebijakan dan implementasinya dalam tataran instansi teknis Pemerintah Indonesia.