URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA - Shofiatul Jannah, Nur Syam, Sudirman Hasan (Universitas Islam Madura, 2021)
Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas hukum perkawinan nasional yang didasarkan pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan hukum dan kepercayaan masing-masing agama, hal ini juga syarat sahnya suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan nikah merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Perkawinan yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum positif, namun perkawinan tersebut diakui sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran agama masing-masing mempelai. Namun perkawinan semacam itu berdampak pada suami, istri dan anak tidak mendapat perlindungan hukum di Indonesia terhadap hak-haknya. Kata kunci: Perkawinan, pencatatan nikah, peraturan perundang-undangan, hukum islam Abstract The registration of marriage is one of the principles of national marriage law, which is bassed on law number 1 of 1974 concerning marriage. In the laws and regulations in force in Indonesian, marrage registrstion has a very strong presence in determining whether a marriage is legal or not. Meaning that in addition to following the provisions of each respective religiouns law and belief, it is also in condition for the validity of amarriage. Therefor, according to the laws and regulations in idnonesia the registration of marriage is an obligation that must be done. A marriage that is not registered has no positive legal force, but the marriage is recognized as still valid if it’s carried out in accordance with the provisions of the religious teachings of each bride. But uch a marriage has that impact on the husband, wife and childrens do not receive legal protection in Indonesia against their rights. Keyword: marriage, marriage registration, statutory regulations, Islamic law