IMPLIKASI YURIDIS PERMENDAGRI N0MOR 2 TAHUN 2016 (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG – BALI) - I Gede Arya Wira Sena; I Komang Kawi Arta (Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2021)
Secara normatif dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 memang telah ditentukan secara ekpslisit hal-hal yang berkaitan dengan Kartu Identitas Anak. Namun secara praktik, ternyata hal tersebut tidak sepenuhnya diimplementasikan. Sebagian kalangan menganggap bahwa program ini sangat penting. Sebagian lagi memandang bahwa program ini tidak memiliki alasan yang kuat untuk dapat diterapkan. Oleh karena itu peneliti merencanakan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan tertentu yang akan dijabarkan kemudian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian direncanakan untuk data lapangan melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, serta melalui studi kepustakaan untuk dapat memperoleh data sekunder. Sampel penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, artinya penelitian disesuaikan dengan tujuan untuk mewakili populasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah implementasi Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 di Kecamatan Buleleng masih belum efektif. Tidak dimilikinya Kartu Identitas Anak akan cenderung merugikan anak-anak karena menimbulkan suatu keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memberlakukan kekhususan secara hukum bagi anak-anak sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang terkait.