IMPLEMENTASI PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENGHASILAN (PPH) PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAS WARISAN DITINJAU DARI ASAS KEMUDAHAN ADMINISTRASI (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN PAJAK KOTA YOGYAKARTA) - Khoulud Beby Bestiani (Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penerbitan SKB PPh pengalihan hak atas tanah dan/bangunan atas warisan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Yogyakarta di tinjau dari asas kemudahan administrasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang menggabungkan antara data primer dan data sekunder,data primer yaitu data yang didapat di lapangan dan data sekunder yaitu data yang didapat melalui penelitian kepustakaan.Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yakni, pertama, pemungutan pajak dikatakan efisien jika cost of taxation/administrative costs atau beban administratifnya rendah, namun dalam prakteknya cost of taxation/administrative costs yang ditanggung oleh ahli waris tinggi. Kedua, asas Convenience of Payment menghendaki bahwa pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi wajib pajak yang nyaman, namun lamanya proses penerbitan SKB tersebut justru memberikan ketidaknyamanan yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris yaitu tidak dapat dilakukannya jual beli tanah warisan dengan segera dan ahli waris kehilangan kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Ketiga, dengan lamanya jangka waktu penerbitan SKB PPh tersebut maka tidak sesuai dengan asas sederhana yang mengharuskan bahwa prosedur perpajakan harus cepat, lancar dan tepat