STATUS KEPEGAWAIAN PERANGKAT DESA DALAM PERSPEKTIF UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA - Hadis Turmudi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2021)
Dalam Pemerintahan Desa, perangkat desa memegang peranan yang sangat penting selain Kepala desa. Etos kerja mereka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban selama ini belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebabnya yakni tidak adanya kejelasan status kepegawaian para abdi masyarakat tersebut, padahal status kepegawaian merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai di suatu organisasi atau instansi. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sendiri belum ada klausal khusus terkait status kepegawaian perangkat desa. Oleh karena itu obyek penelitian tentang status kepegawaian perangkat desa sangat penting untuk dilakukan. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengelaborasi status kepegawaian perangkat desa yang ada di dalam UU tentang Desa dalam perspektif UU tentang ASN. Penelitian ini merupakan penelitian Juridis – Normatif dengan menggunakan metode perbandingan antara dua peraturan yang terkait yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Dari hasil penelitian didapatkan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan fungsi, tugas dan kewajiban perangkat desa terdapat kemiripan dengan fungsi, tugas dan kewajiban pegawai ASN yang ada di instansi pemerintah lainnya. Oleh karena itu menurut peneliti status kepegawaian perangkat desa dapat di tingkatkan menjadi pegawai ASN, baik sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).