ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA ATAS MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA KE TIMUR TENGAH PADA TAHUN 2015 - Maria Dhiu; Ardli Johan Kusuma (Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2021)
ABSTRACTThe Existance of Indonesian Workers in the Middle East, is very beneficial in terms of foreign exchange earnings. Despite the high rate of remittances generated, the Indonesian government must also implement a moratorium on migrant workers sending policies to the Middle East in 2015, which is feared that this could cause a reduction in the amount of remittances, secifically for the Middle East region. Here, the writer will discuss in dept why the government should carry out the moratorium policy of migrant workers to the Middle East in 2015, while the gorvernment also know that the existance of the overseas migrant workers woud benefit economically. The writer see that, as the main actor, the state is obliged to provide protection for all its citizens whwrever they are.Keywords: Indonesia Workers, Moratorium, National Interest, Protecting Citizens. ABSTRAKKeberadaan Tenaga Kerja Indonesia di Timur Tengah, sangatlah menguntungkan dalam hal pendapatan devisa. Dibalik tingginya angka remitansi yang dihasilkan, namun pemerintah Indonesia juga harus menerapkan kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah Tahun 2015, yang mana kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan penurunan jumlah remitansi, secara khusus untuk kawasan Timur Tengah. Di sini, penulis akan membahas secara mendalam mengapa pemerintah harus melakukan kebijakan moratorius TKI ke Timur tengah Tahun 2015, sedangkan pemerintah juga tahu bahwa keberadaan TKI luar negeri tentu memberi keuntungan secara ekonomi. Penulis menggunakan sudut pandang realisme, dengan memakai teori kepentingan nasional, sehingga akan dibahas secara mendalam terkait permasalahan yang ada. Dalam penelitian tersebut, penulis melihat bahwa, sebagai aktor utama, negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya di mana pun berada.Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia, Moratorium, Kepentingan Nasional, Melindungi Warga Negara.