Pembuktian Sederhana Pengajuan Permohonan Pailit oleh Pekerja Atas Dasar Upah yang Tidak Dibayar - Pramudita Pramudita (Faculty of Law, Universitas Airlangga, 2021)
AbstractBankruptcy is a situation where the debtor is unable to perform the obligation to pay debts to his creditors. Which in this modern era is rampant cases of bankruptcy caused by a setback in the financial condition or financial condition of the debtor or company so that they cannot pay debts, one of which is wages as a form of compensation for workers in the company. Workers can submit bankrupt statements to the Commercial Court to their companies to claim their rights, but often the decision is rejected with one of the judges' judgment stating that it cannot be proven simply. Furthermore, when there are parties who are dissatisfied with the decision at the first level, namely the Commercial Court, the party can take further legal remedies namely Cassation to the Supreme Court and Review to the Supreme Court. The purpose of writing this research is to prove that the wages of unpaid workers meet the qualifications of simple proof if the wage shortage has been calculated by labor inspectors as regulated in Article 28 paragraph (1) of the Minister of Manpower Regulation No. 33 of 2016 concerning Labor Inspection Procedures.Keywords: Bankruptcy; Simple Proof; and Workers.AbstrakPailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan kewajiban membayar utang-utang kepada para kreditornya. Yang mana pada era modern ini sedang marak terjadi kasus pailit yang disebabkan karena adanya kemunduran dalam kondisi financial atau kondisi keuangan si debitor atau perusahaan sehingga tidak dapat membayar utang yang salah satunya berupa upah sebagai bentuk imbalan untuk pekerja dalam perusahaannya. Pekerja dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga terhadap perusahaannya untuk menuntut haknya namun seringkali putusan tersebut ditolak dengan salah satu pertimbangan hakim menyatakan tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Selanjutnya ketika ada pihak yang kurang puas dengan putusan pada tingkat pertama yakni Pengadilan Niaga, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa upah pekerja yang tidak dibayar memenuhi kualifikasi pembuktian sederhana apabila kekurangan upah tersebut telah dihitung oleh pengawas ketenagakerjaan sebagaimana teratur dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.Kata Kunci: Kepailitan; Pembuktian Sederhana; dan Pekerja.