Dampak Pengejawantahan Permenkumham Nomor; 10 Tahun 2020 di BAPAS Klas I Bandung - Vivi Sylviani Biafri (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
Efforts to anticipate the spread of Covid-19 in prisons are to provide social integration rights to prisoners and children according to applicable regulations. This was realized by the passing of a ministerial regulation related to Covid-19. This policy taken by the government caused anxiety in the community. This is because many prisoners who have been released have committed crimes again. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research question is how the impact of the implementation of Permenkumham No. 10 of 2020 in Bandung Prison, and what are the factors that cause PK to not be optimal in carrying out their duties? The results showed that the absence of community research (LITMAS) resulted in Community Guidance (PK) not being able to carry out their duties optimally.Keywords: BAPAS; Covid-19; Social Integration AbstrakUpaya antisipasi meluasnya Covid-19 di lapas adalah memberikan hak integrasi sosial kepada narapidana dan anak sesuai peraturan yang berlaku. Ini diwujudkan dengan disahkannya peraturan menteri terkait Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini disebabkan banyak napi yang sudah bebas kembali melakukan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pertanyaan penelitiannya bagaimana dampak pelaksanaan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Lapas Bandung, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PK tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya? Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengakibatkan Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal.Kata Kunci : BAPAS; Covid-19; Integrasi Sosial