Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Lampung - M Yusuf S Barusman; Indriati Agustina Gultom; Ahmad Cucus; Appin Purisky Redaputri (Department of Agricultural Social Economics, Faculty of Agriculture, Brawijaya University, 2021)
Pertanian di Provinsi Lampung merupakan sektor yang paling banyak berkontribusi pada PDRB provinsi. Namun kesejahteraan petani masih sangat rendah. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya jaminan hasil pertanian, produksi pertanian yang rendah, produksi pertanian rendah dikarenakan beberapa hal seperti lahan yang lelah, sarana produksi pertanian (pupuk, bibit, dan obat) yang tidak tersedia dan tidak berkualitas, tidak adanya teknologi pertanian yang menunjang serta permodalan yang kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun suatu model sistem Kartu Petani Berjaya (KPB) baik dari sisi model kelembagaannya maupun bentuk fisiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). Data dikumpulkan melalui studi literatur serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan para narasumber. Narasumber pada penelitian ini merupakan perwakilan dari akademisi, praktisi, dan pengamat Pertanian Lampung. Hasil penelitian ini adalah Model Kelembagaan Sistem Kartu Petani Berjaya (KPB) adalah model yang menggambarkan hubungan antar elemen yang terkait dengan bekerjanya program Kartu Petani Berjaya (KPB). Adapun lembaga-lembaga yang terlibat adalah Pemerintah Provinsi Lampung, Pemasok Sarana Produksi Pertanian ( Saprotan ) dan Teknologi, Badan Usaha Milik Daerah yang terlibat sebagai Pengelola Kartu Petani Berjaya (KPB), Buyers/ Market, Perbankan, Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADES)/ Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/Koperasi/Badan Usaha Milik Petani (BUMP)/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Petani. Kartu Petani Berjaya ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan modal, pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi pertanian