PENGELOLAAN ASET DAN KEPEMILIKAN YAYASAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG YAYASAN (SUATU PENELITIAN DI YAYASAN GAJAH PUTIH TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH) - Pianamon Yudistira; T Haflisyah (Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2021)
Yayasan sebagai badan hukum memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya dan mempunyai tujuan dan fungsinya yang bersifat sosial. Dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan mengatur tentang pengelolaan aset dan kepemilikan yayasan, yang menjelaskan bahwa yayasan adalah milik tujuannya yaitu tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan. Pada kenyataannya, aset dan pengelolaan Yayasan Gajah Putih Takengon selalu menjadi perdebatan tentang siapakah pemilik Yayasan Gajah Putih Takengon, apakah milik Pendiri, pemerintah daerah atau Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini karena belum jelasnya status aset dan pengelolaan yayasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Tentang Yayasan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena pengelolaan dan kepemilikan aset yayasan masih belum ada kepastian antara organ yayasan, pemerintah daerah dan Masyarakat Aceh Tengah. Hal ini disebabkan karena kronologis dari awal pembentukannya tidak ada penegasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan aset yayasan, adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan penertiban aset dan peningkatan kapasitas organ yayasan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa telah terjadinya penyimpangan disebabkan alasan historis, politis dan lemahnya pengawasan pada Yayasan Gajah Putih Takengon yang bergerak dibidang sosial/pendidikan keagamaan. Adapun saran perlunya sosialisasi Undang-Undang Yayasan, dan perlunya dilakukan audit terhadap aset oleh Akuntan Publik secara berkala.