PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN BEBASIS INFRASTRUKTUR SEBUAH KAJIAN PUSTAKA TERSTRUKTUR - Habib Aqsal Pirnanda (Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Buton, 2021)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat serta aspek yang terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik purposive sampling dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyampaian kuesioner. Kemudian data dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan didukung dengan data kuantitatif. Aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan yaitu jenis pekerjaan dan pendapatan. Sedangkan tingkat pendidikan hanya berpengaruh pada tahap perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Penelitian program bantuan pembangunan berbasis masyarakat memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menentukan arah dan tujuan ke depan yang diinginkan oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan optimalisasi potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh tiap-tiap masyarakat menjadikan pembelajaran bagi masyarakat bahwa dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan infrastruktur yang lainnya. Hasil penelitian ditinjau dari 5 indikator diantaranya ; 1.partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi dalam hal ini partisipasi masyarakat rendah apalagi dengan adanya rapat sangat minim, 2.partisipasi masyarakat dalam proses pemekaan (membuat peka) dalam hal ini sosialisasi kurang dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat kurang peka terhadap pembangunan, 3.Partisipasi masyarakat dengan keterlibatan secara sukarela sangat tinggi baik tenaga maupun uang, 4.partisipasi masyarakat dengan suatu proses yang aktif dalam hal ini masyarakat kurang aktif dalam partisipasi maupun pembangunan dan terkesan menunggu komando, 5.partisipasi masyarakat dengan melakukan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam hal ini kurang adanya dialog antara masyarakat dan pemerintah. Pembangunan yang merupakan suatu proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. kebijakan pembangunan adalah garis haluan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan dengan target-target tertentu demi terwujudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan yang dimaksud tentu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dengan tercapainya kesejahteraan melalui perbaikan kualitas/taraf hidup masyarakat. Dimensi permasalahan pembangunan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan ketiga aspek kunci dari Konsep Kapabilitas Berfungsi Amartya Sen itu mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah ketiga aspek tersebut akhirnya tidak hanya soal mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin.