Harmonisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dalam Pelindungan Arsitektural Bangunan Cagar Budaya - Sri Sularsih (Balai Konservasi Borobudur Magelang, 2012)
Indonesia memiliki banyak bangunan cagar budaya bergaya arsitektur kolonial yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Periode masa Hindia Belanda itulah yang membedakan antara gaya bangunan masa kolonial dengan bangunan yang lain. Dimulai dari Bangunan Cagar Budaya yang bergaya arsitektur Hindis, bahkan yang merupakan perpaduan dari gaya bangunan Hindis dan tradisional. Dalam pelaksanaan pelindungan maupun pengembangan Bangunan Cagar Budaya (penelitian, revitalisasi, adaptasi) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sekarang ini telah banyak kegiatan pengembangan yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara sembarangan sehingga menghilangkan nilai keaslian (orisinalitas) karya cipta arsitektur Bangunan Cagar Budaya. Dalam rangka mempertahankan gaya kearsitekturan Bangunan Cagar Budaya dan keasliannya maka selama kegiatan pelindungan dan pengembangan tidak terlepas dari pengawasan dan pemantauan oleh pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam “mengawal” kegiatan tersebut, maka keaslian Bangunan Cagar Budaya telah dijaga dan dipertahankan sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.