Eliminasi Kesenjangan Kualitas SDM Melalui Kebijakan Afirmasi Pendidikan di Jawa Timur - Madekhan Ali (Universitas Airlangga, 2020)
Kesenjangan kualitas sumberdaya manusia antar wilayah merupakan gejala umum pembangunan daerah, tidak terkecuali Jawa Timur. Selain diperlukan penguatan sinergi sumberdaya pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk memastikan eliminasi ketertinggalan wilayah pinggiran dengan wilayah pusat, diperlukan pula implementasi kebijakan afirmasi. Tujuan kajian ini untuk memformulasi kebijakan afirmasi pendidikan dalam rangka eliminasi Kesenjangan Kualitas SDM, sesuai kapasitas sumberdaya dan tingkat kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui metode studi dokumen diperoleh gambaran bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi 2019 Jawa timur termasuk tinggi 5,52%, namun masih diikuti tingginya angka kemiskinan 10,37%. Rata-rata lama sekolah penduduk masih 8,21 tahun, atau setara kelas dua SMP sederajat. Dari 38 Kabupaten/kota, hanya 5 daerah yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari per kapita nasional. Berbasis indikator IPM didapati 14 Kabupaten memerlukan kebijakan afirmasi, dan 10 Kabupaten dengan indikator kemiskinan di atas angka 13%. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki peluang implementasi kebijakan afirmasi pendidikan dalam tiga bentuk: Pertama melalui jalur kebijakan transfer anggaran pada pos belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/kota, kedua melalui jalur Bantuan Hibah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah, dan ketiga melalui regulasi yang menjamin mutu sekolah di daerah terpencil.Disparity in the quality of human resources among regions is a common symptom of regional development, included East Java. In addition to strenghening synergy between the government, civil society and the private sector, it is necessary to implement affirmative policies. The purpose of this study is to formulate educational affirmative policy in the context of eliminating disparity of human resource quality, according to resource capacity and the level of authority of the Government of East Java Province. Based on documents analysis method, shows that East Java's economic growth performance in 2019 is high, 5.52%, but it is still followed by a high poverty rate of 10.37%. The means years of school (MYS) of population is still 8.21 years, or equivalent of second grade of junior high school. From 38 regencies, only 5 regions have per capita income higher than the national per capita. Based on HDI indicators found 14 districts need affirmative policy, and using poverty indicators above 13%, there are 10 districts which need affirmative policy. The results of the study show that government of East Java has prospect to implement the affirmative policy in three forms: First through the Financial Aid expenditure (Bantuan Keuangan) transferred to the district/city account, second through the Grant Aid (Bantuan Hibah) which is directly transferred to school accounts, and the third through regulation of quality assurance for schools in remote area.