PENGARUH AKSES PERMODALAN, PENGELOLAAN BISNIS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (KASUS PKL DI KABUPATEN KEBUMEN) - Sigit Wibawanto; Hendrawan Prasetyo (P4M STIE Putra Bangsa, 2008)
Dewasa ini program pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi isu sentral yang seringkali didengungkan dan menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Isu yang berkembang menjadi wacana menarik perhatian ini adalah pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kukuhnya industri kecil yang cenderung lebih stabil dibandingkan industri besar pada saat krisis multidimensional menjadikan munculnya upaya bahwa perhatian yang tepat saat ini adalah lebih terfokus pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat. Realita saat ini adalah banyak kalangan masyarakat yang sudah mulai berani untuk membuka usaha baru, dan cenderung dengan modal awal kecil dengan perhitungan yang kurang maksimal, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan bisnis masih berdasarkan hitungan ikut-ikutan. Yang terjadi saat ini adalah banyak bermunculan usaha yang jarang sekali di konsep secara bisnis dan asal-asalan. Namun demikian ada pula yang berkembang karena sudah dipersiapkan secara matang dan siap untuk dikembangkan. Bisnis yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat saat ini adalah di emperan toko, tepi jalan, yang biasa disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merupakan usaha mikro dari segi informal memang sangat perlu dikembangkan tentu saja disesuaikan dengan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung terkesan negatif, kaki lima pandangannya lebih negatif baik dari gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, kumuh dan tidak bersih. Akan tetapi dengan konsep yang berubah, justru dari kaki limalah sumber perekonomian masyarakat bisa berkembang.