IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM REDISTRIBUSI TANAH EKS HAK ERPACHT (Suatu studi di Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan) - Gustaf J.E Undap, Sinyo Bawintil, Herman Najoan, (UNIVERSITAS SAM RATULANGI, 2020)
ABSTRAKKonflik Agraria adalah salah satu konflik yang sering terjadi di Indonesia, Provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu wilayah yang rentan terjadi konflik agraria. Seperti yang terjadi didesa Lopana Satu, kecamatan Amurang Timur, kabupaten Minahasa Selatan, dimana terjado konflik agrarian akibat adanya ketimpangan terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah diatas redistribusiÂ Â Â tanah eks hak erpacht perkebunan kelapa â€œmalebuâ€. Dalam sejarahnya setelah redistribusiÂ Â Â tanah eks hak erpacht dijadikan sebagai pemukiman pada tahun 1964, pertama kali ditempati oleh 18 kepala keluarga. Luas tanah tersebut adalah 55 Ha. Dan pada tahun 2003 di keluarkanlah legalitas hukum atas kepemilkan tanah melalui â€œPRONAâ€ dengan luas wilayah sekitar 6 Ha. Permasalahan timbul ketika ada beberapa orang datang dengan membawah bukti legalitas atas kepemilikan tanah tersebut, dan mengklaim bahwa ada tanah yang dimiliki oleh pemegang sertifikat itu, dan sudah ditempati masyarakat desaÂ Lopana Satu. Hal itu tentunya berpotensi menyebabkan terjadi konflik antara masyarakat dan warga pemilik sertifikat-sertifikat tersebut. Hasil penelitian menunjukan permaslahan implementasi kebijakan redistribusiÂ Â Â tanah eks hak erpacht, di desa Lopana Satu, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, belum berjalan baik, disebabkan karena berbagai dimensi implementasi seperti yang dikemukakan Edwards III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi, termasuk Struktur Birokrasi yang ada, belum maksimal.Â Kata Kunci : RedistribusiÂ Â Â Tanah, Implementasi Kebijakan.Â Â ABSTRACTAgrarian conflict is one of the conflicts that often occurs in Indonesia, North Sulawesi Province is one of the areas that is prone to agrarian conflicts. As happened in Lopana Satu village, Amurang Timur sub-district, South Minahasa district, where there was agrarian conflict due to imbalances in land control and ownership over land redistribution of the former erpacht rights of â€œmalebuâ€ coconut plantations. In its history, after the redistribution of the land, the former erpacht rights were made into settlements in 1964, it was first occupied by 18 heads of families. The land area is 55 Ha. And in 2003 the legal legality of land ownership was issued through