PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT ( 3) PERATURAN PEMERINTAH NO 6 TAHUN 2005 BERKAITAN DENGAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PONTIANAK - - A11111094, JULIATI LATIANI (Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, 2015)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang asas-asas dalam pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2014 dan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh , dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui asas-asas dalam pemilu . Alasan-alasan responden dalam hal ini ,sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat sosialisasi tentang asas-asas tersebut Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya yaitu demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Â Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan asas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabilaÂ disukai oleh sebagian besar rakyat. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pilkada yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah .Â Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPID Kalbar adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berkedudukan di IbuKota Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam perubahan kedua UUD 1945. Kesepakatan rumusan â€œ Secara Demokratis â€ untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel. Pembuat UndangÂ undang dapat menentukan sistem pilkada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu apakah secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Hal itu juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda â€“ beda Pada dasarnya , pilkada yang saat ini dilakukan secara langsung bukan karena ketentuan pemilu yang juga dilakukan secara langsung, walaupun secara materiil pilkada merupakan proses pemilihan umum tingkat lokal. Konsekuensi perbedaan tersebut tidak hanya pada cara pemilihan , tetapi juga pada pelaksana, peserta, bahkan penyelesaian perselisihan. Sesuai latar belakang perumusannya, frase â€œ Secara Demokratis â€œ dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung , oleh DPRD. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dapat saja pilkada secar langsung selama ini dilakukan perubahan pilkada tidak langsung oleh anggota DPRD. Bahkan dapat pula dirumuskan sistem baru di luar kedua pilihan tersebut. Sebagai contoh, untuk menggabungkan antara pilkada langsung dan pilkada tidak langsung melalui sistem pemilihan bertingkat. Pilihan lainnya adalah menggunakan sistem pemilihan secara bervariasi, sesuai dengan kondisi tiap daerah . Dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada . Aspek yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada. Aspek Kedua adalah tingkat kesiapan pelaksana dan peserta pilkada. Adapun aspek ketiga adalah kesiapan dan karakteristik masyarakat setempat. Penyelenggara Pilkada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah pelaksana Pilkada di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara. KATA KUNCIÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â : PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT ( 3)Â PERATURANTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang asas-asas dalam pemilihan umum. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah tahun 2014 dan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari acuan atau literatur yang berhubungan dengan materi. Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang diperoleh , dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui asas-asas dalam pemilu . Alasan-alasan responden dalam hal ini ,sebagian dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapat sosialisasi tentang asas-asas tersebut Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya yaitu demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Â Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin, pada republik demokrasi diterapkan asas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin dapat menjadi pemimpin apabilaÂ disukai oleh sebagian besar rakyat. Pemerintah telah membuat sebuah perjanjian dengan rakyatnya yang ia sebut dengan istilah kontrak sosial. Dalam sebuah republik demokrasi, kontrak sosial atau perjanjian masyarakat ini diwujudkan dalam sebuah pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan masa depan sebuah negara. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pilkada yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah .Â Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut KPID Kalbar adalah Lembaga Negara yang bersifat independen yang berkedudukan di IbuKota Provinsi Kalimantan Barat dengan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana disebut dalam Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten. Ketentuan tentang pilkada diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam perubahan kedua UUD 1945. Kesepakatan rumusan â€œ Secara Demokratis â€ untuk pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel. Pembuat UndangÂ undang dapat menentukan sistem pilkada yang sesuai dengan kondisi daerah tertentu apakah secara langsung atau melalui perwakilan di DPRD. Hal itu juga dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda â€“ beda Pada dasarnya , pilkada yang saat ini dilakukan secara langsung bukan karena ketentuan pemilu yang juga dilakukan secara langsung, walaupun secara materiil pilkada merupakan proses pemilihan umum tingkat lokal. Konsekuensi perbedaan tersebut tidak hanya pada cara pemilihan , tetapi juga pada pelaksana, peserta, bahkan penyelesaian perselisihan. Sesuai latar belakang perumusannya, frase â€œ Secara Demokratis â€œ dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 dapat dilakukan baik secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung , oleh DPRD. Berdasarkan ketentuan UUD 1945, dapat saja pilkada secar langsung selama ini dilakukan perubahan pilkada tidak langsung oleh anggota DPRD. Bahkan dapat pula dirumuskan sistem baru di luar kedua pilihan tersebut. Sebagai contoh, untuk menggabungkan antara pilkada langsung dan pilkada tidak langsung melalui sistem pemilihan bertingkat. Pilihan lainnya adalah menggunakan sistem pemilihan secara bervariasi, sesuai dengan kondisi tiap daerah . Dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada . Aspek yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada. Aspek Kedua adalah tingkat kesiapan pelaksana dan peserta pilkada. Adapun aspek ketiga adalah kesiapan dan karakteristik masyarakat setempat. Penyelenggara Pilkada Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK dan PPS adalah pelaksana Pilkada di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya. PPK dan PPS adalah penyelenggara Pemilukada yang bersifat sementara. Keyword Â : PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT ( 3)Â PERATURAN