Pembentukan Pengadilan Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia - Cindy Nabila Saraswati; Atik Winanti (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
AbstractThe background of this research is due to the high number of land disputes in Indonesia that have not been resolved by the District Courts and State Administrative Courts. Land dispute cases that have not been resolved and are still in the process of being resolved result in the absence of legal certainty and expediency to the disputing parties over the status of the disputed land.This journal writing focuses on the role of the District Courts and State Administrative Courts in resolving land disputes in Indonesia and the urgency of establishing a special agrarian court to realize legal certainty and benefits.The research method used in writing this journal is juridical normative through a conceptual approach and a statutory approach. The results of this research is that the District Courts and State Administrative Courts have not been able to resolve existing land disputes optimally, this can be seen from the very high percentage of land disputes and it is necessary to establish an Agrarian Court as a Special Court that will resolve land disputes in Indonesia, a judgement issued by a Agrarian Court will provide more legal certainty and expediency to the disputing parties.Keyword: Agrarian Court, Special Court, Land Disputes, Legal Certainty, Expediency. AbstrakLatar belakang dilakukannya penelitian ini dikarenakan tingginya angka sengketa pertanahan di Indonesia yang belum terselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan dan masih dalam proses penyelesaian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum kepada para pihak yang bersengketa atas status tanah yang dipersengketakan. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengatasi sengketa pertanahan di Indonesia dan urgensi pembentukan pengadilan khusus agraria untuk mewujudkan kepastian dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif melalui pendekatan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pegadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri belum bisa menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada secara optimal hal ini terlihat dari presentase angka sengketa pertanahan masih sangat tinggi, dan diperlukan adanya pembentukan Pengadilan Agraria sebagai Pengadilan Khusus yang akan menyelesaikan sengketa pertanahan di Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan kemanfaatkan hukum kepada pihak yang bersengketa.Kata kunci: Pengadilan Agraria, Pengadilan Khusus, Sengketa Pertanahan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum.