Keikutsertaan Anak di Bawah Umur Dalam Aksi Demonstrasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia - Sofyan Nur Hardiansyah; Mufidah Mufidah (Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
ABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy