Politik Hukum Perlindungan Hakim - Akbar Faisal (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
Abstract: The independence of the judicial power is a must and an absolute guarantee given to the judge. Judges should be independent of any pressures that may disturb his contemplation in making a decision that determines one's fate. The independence of the key is not only focused on how the pressure from outside in order to judge themselves neutral decision, but also expanded the independence of a judge rules that govern self itself. Judges can not be equated with the State Civil Apparatus employees, because the position is different judges. Placement of this is not specifically regulated in the country of Indonesia. It could be argued that these ideals are still owed by the constitution of this country when compared to other law enforcement officials who already have the legality of their own profession as prosecutors, police and lawyers.Abstrak: Independensi kekuasaan kehakiman merupakan garansi yang harus dan mutlak diberikan kepada Hakim. Hakim harus independen dari tekanan manapun yang dapat mengganggu kontemplasinya dalam membuat sebuah putusan yang menentukan nasib seseorang. Kunci independensi tersebut bukan hanya tertuju dari bagaimana tekanan dari luar diri hakimnya sendiri agar putusannya netral, tetapi juga independensi yang diperluas dari sebuah aturan yang mengatur diri hakim itu sendiri. Hakim tidak dapat disamakan dengan pegawai Aparatur Sipil Negara, sebab kedudukan hakim berbeda. Penempatan inilah yang belum diatur secara spesifik dalam negara Indonesia. Dapat dikatakan bahwa cita-cita tersebut masih menjadi utang konstitusi negeri ini jika dibandingkan dengan aparat penegak hukum lainnya yang sudah memiliki legalitas profesinya masing-masing seperti Jaksa, Polisi dan Pengacara DOI: 10.15408/jch.v4i1.2621