Formalization of Islamic Law in Indonesia in the Framework of Social Engineering Theory by Roscoe Pound - Zainal Muttaqin (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA, 2021)
ABSTRACTLaw has a very important role in people's lives. And, the law is assumed to have multifunctionality for the goodness of the community itself to achieve justice, legal certainty, orderly, advantages, and others. However, along with changes of time, the changes occur in people's lives that lead the law, as a binding norm, also changes following the harmony with the good of the community itself. In Indonesia, Islamic law as one of the sources of law and a living law has a role in social engineering efforts towards a better life for Indonesian people. Therefore, the problem is, how Islamic law can be a means for social engineering? The answer is, Islamic law can be a means of social engineering by becoming a positive law into legislation. Here, the formalization of Islamic law is urgent. But, the formalization must manifest in form of transformation and internalization of the values contained in Islamic law into the national law. Islamic law is not a static norm but a norm that can perform the dynamizing thought and engineering people's political behavior in realizing their idealsKeywords: Formalization of Islamic Law, Social Engineering Theory, and Roscoe Pound.ABSTRAKHukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, bahkan hukum dianggap mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat itu sendiri demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain. Namun seiring dengan terjadinya perubahan waktu, maka terjadi pula perubahan dari kehidupan masyarakat sehingga hukum sebagai sebuah norma yang mengikat juga mengalami perubahan yang selaras dengan kebaikan masyarakat itu sendiri. Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum dan hukum yang hidup di tengah masyarakat (living law) Indonesia mempunyai peran yang tidak dapat diabaikan dalam upaya rekayasa sosial (social engineering) ke arah kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, problematikanya adalah bagaimana hukum Islam bisa menjadi sarana untuk rekayasa tersebut. Hukum Islam bisa menjadi sarana rekayasa sosial dengan menjadi hukum yang positif dalam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini formalisasi hukum Islam tidak akan terelakkan. Namun formalisasi tersebut harus dalam bentuk tranformasi dan internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam ke dalam bentuk hukum nasional. Hukum Islam bukannya sebagai sebuah norma statis namun harus dipahami dalam bentuk norma yang mampu untuk mendinamisasi pemikiran dan merekayasa perilaku politik masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya.Kata Kunci: Formalisasi Hukum Islam, Social Engineering Theory, dan Roscoe Pound.