IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA - OKTARIA RAKHMAWATI (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA Oktaria Rakhmawati Prodi S1 Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, dewijustitia@gmail.com Dr. Pudji Astuti, S.H, M.H. Prodi S1 Ilmu Hukum,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, toetche60@yahoo.co.id Abstrak PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ri ngan dan Jumlah Denda dalam KUHP bertujuan mengurangi penumpukkan beban perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan. Karena masa berlakunya masih relatif singkat, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Penerapan/ Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif kualitatif yang menggambarkan penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Surabaya. Data diperoleh melalui informan, yaitu Panitera dan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Di Pengadilan Negeri Surabaya terdapat 4 perkara Tipiring dengan nilai kerugian maksimal Rp 2,5 juta ternyata diproses dengan Acara Pemeriksaan Biasa (2 perkara) dan Singkat (2 perkara) dengan alasan pembuktiannya mudah / sulit. Sedangkan menurut PERMA No. 2 Tahun 2012, perkara Tipiring yang dimaksud Pasal 1 PERMA seharusnya diperiksa menggunakan Acara Cepat untuk mengurangi penumpukkan beban perkara di Pengadilan. Hakim berpendapat tidak menerapkan PERMA tersebut disebabkan, kedudukan PERMA yang berada di bawah Undang-Undang, tidak dapat menyesuaikan maupun merubah KUHP dan tidak dapat diterapkan bagi residivis. Menurut Peneliti, meskipun PERMA ada di bawah hierarkhi peraturan perundang-undangan, namun PERMA berwujud suatu peraturan, yang dibentuk oleh Mahkamah Agung, dan memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. PERMA No.2 Tahun 2012 samasekali tidak bermaksud merubah KUHP, ia hanya melakukan perluasan nilai mata uang dengan masa kini. Kesimpulan yang diperoleh, Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012, belum berjalan secara efektif. Maka Untuk mengubah nilai nominal kerugian yang tercantum dalam KUHP, yang terkait dengan pencurian ringan, penipuan ringan, penadahan ringan, penggelapan ringan, Legislatif harus segera mengambil langkah konkrit untuk mengesahkan RUU KUHP menjadi Undang-Undang sebagai KUHP baru. Sehingga upaya pembaharuan hukum Pidana di Indonesia lebih efektif. Serta sosialisasi PERMA No. 2 Tahun 2012 harus lebih gencar agar PERMA dapat berjalan efektif. Kata Kunci: Implementasi; Tindak Pidana Ringan/ Tipiring. Abstract The Rules of Supreme Court /PERMA No. 2 in 2012 in 2012 about Adjustments Limitations of a Criminal Act lightweight and limitation of amercement in Criminal Code aims to reduce the burden matter of Criminal case in court. Because the effectuation PERMA No.2/2012 is still relatively short, researcher are interested to do the research about The application/ implementation of PERMA No. 2 in 2012 in the Court of Surabaya. This research is Descriptive qualitative research, that describes the application PERMA No. 2 in 2012 in the Court of Surabaya. Data obtained from the informers, the officials and Judges in the Court of Surabaya. Data was received by analyzed by using qualitative research approach. In the Court of Surabaya there are 4 criminal act lightweight case with the value of the loss maximum Rp 2.5 million in fact be processed with ordinary investigation (2 case) and brief investigation (2 case) on the grounds that this case verification is easy or difficult. While according to PERMA No. 2 in 2012, the Criminal Act Lightweight case that mentioned in Article 1 PERMA should be checked using Fast quickly to reduce their proliferation burden case to The Court. Judges do not implement PERMA was due, the position PERMA that are under Law, not being able to adapt and change Criminal Code and cannot be applied to recidive. According to researcher, even though it is under hierarchy PERMA regulation, but PERMA tangible a regulation, which was established by the Supreme Court, and has a binding power, based on article 8 paragraph (2) of Act No. 12 in 2011. PERMA No. 2 in 2012 it did not intend to alter the Criminal Code, it only expanding the currency values with the present. Conclusion, implementation of PERMA No. 2 in 2012, has not been running effectively. So, To change the nominal loss that was listed in Criminal Code, which are related to theft light, deception lightweight, light robbery case, embezzlement light, for the Legislature must immediately take concrete steps to confirm the Draft Law Criminal Code to new Criminal Code. So, the establish of legal reform in Indonesia more effective. And socialization PERMA No. 2 in 2012 must be more aggressive in order that PERMA can effectively run Keywords : Implementation, Criminal Act Lightweight/ Lichte Misdrijven.