TINJAUAN YURIDIS TENTANG REALISASI PEMINDAHTANGANAN (TUKAR MENUKAR) TANAH KAS DESA (TKD) DI KABUPATEN BOJONEGORO - ANGGARANI PARAMITA (Universitas Negeri Surabaya, 2014)
Tanah kas desa merupakan tanah milik desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemenuhan kesejahteraan rakyat desa. Tanah kas desa harus didaftarkan agar sejalan dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yaitu untuk memperoleh kepastian hukum dari hak-hak atas tanah tersebut. Sebagai asset milik Daerah, tanah kas desa dapat dimanfaatkan maupun dipindahtangankan (khususnya dalam hal tukar menukar). Pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa ditengarai sudah berlangsung di berbagai Kabupaten di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu di desa sukorejo Kecamatan Bojonegoro dan desa Tulungrejo Kecamatan Trucuk. Tujuan penelitian yang berlangsung di Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mengetahui prosedur pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan umum serta untuk menjelaskan keabsahan persetujuan pemindahtanganan (tukar menukar) tanah kas desa diperlukan persetujuan Mendagri saja ataukah diperlukan juga persetujuan dari Menkeu. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hakum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder terdiri atas buku,artikel, majalah, bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Dalam menganalisis hasil penelitian, peneliti menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik preskiptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa prosedur tukar menukar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu diperlukannya persetujuan Mendagri dalam tukar menukar tanah kas desa, dan tidak diperlukan persetujuan dari Menkeu selaku pengelola Barang Milik Negara. Kata Kunci : Tanah Kas Desa, Barang Milik daerah, Tukar Menukar